JAKARTA, laakkasus.com — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pentingnya pelaksanaan komunikasi publik yang terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam. Ia menekankan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berbasis data resmi, tepat waktu, konsisten antarinstansi, serta transparan terhadap kondisi aktual, tantangan, dan langkah yang diambil pemerintah.
“Saya memberikan penekanan di sini adalah upaya memberikan informasi kepada masyarakat kita supaya betul-betul padat dan tidak memberikan ruang sebesar apa pun yang bisa digunakan oleh pihak lain. Itu yang kita lakukan pada bidang komunikasi,” ujar Djamari Chaniago saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Satgas ini difokuskan pada pemulihan layanan dasar, penghidupan sosial-ekonomi masyarakat, serta pengurangan risiko bencana secara terukur dan berkelanjutan.
Sebagai Tim Pengarah, Menko Polkam memiliki peran strategis terutama pada bidang komunikasi publik dan tata kelola pemerintahan, dengan keanggotaan yang meliputi Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala BAKOM, Menteri PANRB, serta Wakil Menteri Dalam Negeri.
Dalam bidang pemerintahan, Djamari juga mengingatkan agar kebutuhan masyarakat terdampak segera dipenuhi secara perorangan. Ia menekankan pentingnya pendokumentasian resmi terhadap tanah yang disediakan untuk pembangunan Rumah Hunian Tetap (Huntap) guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menjelaskan bahwa Satgas bertugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta evaluasi program. Salah satu agenda paling mendesak adalah percepatan penyusunan data tunggal sebagai dasar pengambilan kebijakan dan monitoring evaluasi.
“Misi utamanya adalah mempunyai data tunggal dengan dashboard yang terintegrasi. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendesak dilakukan. Kepala BPS supaya intervensinya akurat dan akuntabilitasnya bisa dijaga maksimal,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan kesiapan pemerintah untuk melakukan intervensi bagi masyarakat yang kehilangan modal ekonomi akibat bencana. Ia berharap alokasi anggaran diarahkan secara fokus pada pemulihan aset dan aktivitas ekonomi warga.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa total 238.783 rumah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan dan perbaikan rumah mencapai sekitar Rp8,2 triliun, sehingga memerlukan pengawalan ketat serta monitoring dan evaluasi secara berkala.
“Ini membutuhkan pengawalan, termasuk percepatan pengerahan alat berat dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara rutin, baik reguler maupun insidental, di Jakarta maupun di lapangan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Hadir pula Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, dan Kepala BNPB Suharyanto.
Selain jajaran kementerian, rapat juga dihadiri oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem), Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh dan akuntabel.(Bahar)
Share this content:
About the Author
