PASER, lacakkasus.com— Sorotan tajam publik dan lembaga investigasi independen kini tertuju pada proyek Pembangunan Interior dan Meubelair Gedung Dekranasda di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Proyek yang digelontorkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nilai fantastis mencapai Rp 2.283.456.000,00 ini sarat akan kejanggalan administratif sejak awal pengerjaannya.
Berdasarkan temuan data lapangan dan papan informasi proyek bernomor 600.1.15/103.8/SP-K/DPUTR-CK/VI/2026, proyek ini dikerjakan oleh TARINDO GROUP selaku pelaksana teknis, di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser.
Media Lacak Kasus mendesak aparat penegak hukum (APH) —baik Kejaksaan maupun Kepolisian— untuk segera turun tangan menguliti habis aliran dana, spesifikasi teknis, hingga potensi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.
1. Identitas Proyek dan Titik Koordinat
* Instansi Pemilik: DPUTR Kabupaten Paser
* Nomor Kontrak: 600.1.15/103.8/SP-K/DPUTR-CK/VI/2026
* Tanggal Kontrak: 15 Juni 2026
* Lokasi Pekerjaan: Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kaltim (Koordinat GPS: 1.909398\text{\textdegree S}, 116.193470\text{\textdegree E})
* Nilai Kontrak: Rp 2.283.456.000,00
* Pelaksana Teknis: TARINDO GROUP (Bekoso, Paser Belengkong, Kab. Paser)
* NPWP Kontraktor: 1091 0312 1127 0793
* Masa Pelaksanaan: 180 Hari Kalender (15 Juni 2026 – 11 Desember 2026)
2. Bedah Tuntas: Indikasi Pelanggaran Hukum & Celah Korupsi
Investigasi mendalam menemukan sejumlah celah krusial yang mengarah pada potensi tindak pidana korupsi serta pelanggaran regulasi pengadaan barang dan jasa:
A. Misteri “Kucing-Kucingan” Konsultan: Sengaja Disembunyikan?
* Pelanggaran Keterbukaan Informasi: Pada papan nama proyek resmi yang terpasang di lokasi, tidak tercantum identitas Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas / Supervisi.
* Analisis Hukum: Tindakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap asas keterbukaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
* Dampak: Ketiadaan konsultan pengawas independen membuka ruang gelap terjadinya persekongkolan jahat antara pihak DPUTR dan kontraktor (TARINDO GROUP) untuk melonggarkan mutu material interior dan meubelair tanpa kontrol ketat.
B. Indikasi Kuat Mark-Up Anggaran dan Penurunan Spesifikasi (Spec Down)
* Rentan Penggelembungan: Anggaran sebesar Rp 2,28 miliar untuk interior dan meubelair Gedung Dekranasda adalah angka yang sangat besar dan rawan menjadi ajang “permainan” harga.
* Jerat Hukum Tipikor: Setiap perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berpotensi merugikan keuangan negara dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
* Poin Audit: Kualitas bahan kayu, kerapihan finishing, hingga kesesuaian antara Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) wajib diaudit secara forensik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah.
C. Ancaman Keterlambatan dan Sanksi Kontrak
* Proyek ini memiliki masa pelaksanaan selama 180 hari kalender, terhitung sejak 15 Juni 2026 hingga batas akhir 11 Desember 2026.
* Jika pengerjaan molor tanpa alasan force majeure (keadaan memaksa) yang sah secara hukum, pihak pelaksana wajib dikenakan sanksi denda keterlambatan hingga pemutusan kontrak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Desakan Keras: Buka RAB dan Dokumen Kontrak ke Publik!
Media Lacak Kasus bersama elemen masyarakat mendesak Kepala DPUTR Kabupaten Paser dan pimpinan TARINDO GROUP untuk transparan dan tidak menutup-nutupi dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta rincian volume pekerjaan.
Publilk berhak tahu apakah uang rakyat senilai lebih dari Rp 2,28 miliar benar-benar wujud fisik dan kualitasnya sesuai, atau justru menjadi ladang pengerukan keuntungan segelintir pihak. Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, APH diminta tidak ragu menyeret pihak-pihak yang terlibat ke meja hijau!
Apakah Anda memiliki informasi tambahan, data RAB, atau temuan lapangan terkait dugaan penyelewengan dalam proyek ini?(I Suartha)
Share this content:
About the Author
